Palembang, pusaraninfo – Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang mempercepat revitalisasi Rumah Susun (Rusun) Ilir Barat dengan menggandeng Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Wali Kota Palembang Ratu Dewa, di Palembang, Senin, mengatakan bahwa langkah itu diawali dengan rapat pembahasan sekaligus peninjauan langsung ke lokasi rusun bersama Kementerian PKP pada Minggu (25/10/2026).
Kementerian PKP menekankan pentingnya kajian secara menyeluruh sebelum rencana revitalisasi Rusun Ilir Barat direalisasikan yang tidak hanya menyangkut kondisi fisik bangunan, tetapi juga aspek legal, teknis hingga ekonomi.
Dia mengatakan, proses pembahasan yang dilakukan bersama pemerintah pusat telah memberikan gambaran yang lebih terukur mengenai tahapan revitalisasi.
Selain pembahasan secara komprehensif, peninjauan langsung ke lapangan juga diperlukan untuk memastikan kondisi faktual di lokasi.
Ratu Dewa berharap proses itu dapat menjadi langkah awal untuk mewujudkan Rusun Ilir Barat yang lebih representatif dan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat ke depan.
Dia juga meminta dukungan masyarakat Kota Palembang agar seluruh tahapan revitalisasi dapat berjalan dengan baik sesuai ketentuan dan target yang telah ditetapkan pemerintah.
“Untuk target revitalisasi mengikuti Kementerian PKP serta Gubernur Sumsel karena memang kita harus melalui tahapan-tahapannya terlebih dahulu,” ujarnya.
Dirjen Perumahan Perkotaan Kementerian PKP Sri Haryati mengatakan bahwa kajian komprehensif diperlukan agar setiap tahapan revitalisasi memiliki dasar yang jelas dan dapat menjadi bahan dalam penyusunan rekomendasi kepada Menteri PKP.
Menurutnya, pemetaan berbagai aspek itu menjadi bagian penting sebelum menentukan langkah tindak lanjut terhadap rencana revitalisasi Rusun Ilir Barat.
Dia menjelaskan, secara edukatif terdapat tiga pilar kajian yang dilakukan tim terpadu meliputi kajian legal dengan tim hukum dari Kementerian PKP akan mengecek keabsahan kepemilikan, status aset, dan siapa sebenarnya yang berhak menghuni.
Tim juga akan mengidentifikasi siapa pemilik dan penghuni eksisting agar tidak ada tumpang tindih.
Kemudian, kajian teknis yaitu melakukan inspeksi ketahanan bangunan untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan terjadi yang bisa membahayakan keselamatan warga.
“Yang terakhir kajian pendanaan dan tugas. Siapa yang mengerjakan apa? Peran Pemprov, Pemkot, dan Kementerian akan dibagi secara jelas,” tegasnya.
Bahkan, untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas, Kementerian PKP akan mengusulkan pendampingan langsung dari BPKP dan kejaksaan dalam proses tindak lanjut ini.
Penulis : Muhammad al Fatih
Editor : Muhammad al Fatih
Sumber Berita: ANTARA Sumsel
