Palembang, pusaraninfo – Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palembang memasang spanduk peringatan atas sebuah universitas swasta karena tunggakan pajak.
Nilai tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) oleh Yayasan Indo Global Mandiri yang membawahi Universitas IGM mencapai Rp2,3 miliar.
Demikian kata Kepala Bapenda Kota Palembang, Jamiah Haryanti saat dikonfirmasi ANTARA di Palembang, Kamis (29/10/2026).
“Pemasangan spanduk atas tunggakan pembayaran PBB-P2 di pagar Kampus IGM Palembang yang kami lakukan beberapa hari lalu sebagai bentuk peringatan agar objek pajak segera memenuhi kewajibannya,” kata Jamiah Haryanti.
Dia mengatakan, spanduk yang dipasang Bapenda Kota Palembang berisi pemberitahuan bahwa objek pajak itu belum melunasi kewajiban pajak daerah.
Dalam pemberitahuan itu, wajib pajak diminta melakukan pembayaran untuk menghindari penagihan melalui surat paksa sesuai ketentuan perundang-undangan.
Jamiah menegaskan, Pemerintah Kota Palembang menghormati tanggapan dan keberatan yang disampaikan wajib pajak dalam hal ini pihak Yayasan IGM Palembang terkait pemasangan spanduk itu.
Dia menjelaskan, pemasangan spanduk itu bagian upaya edukasi dan penertiban administratif terhadap wajib pajak yang memiliki kewajiban pembayaran PBB-P2.
Menurut Jamiah, langkah itu tidak dilakukan secara tiba-tiba, melainkan pemasangan spanduk setelah prosedur pemberitahuan dan peringatan diberikan.
Pemkot Palembang sebelumnya telah melayangkan surat pemberitahuan/peringatan 1 dan 2, surat pemberitahuan pemasangan media, serta upaya mediasi penyelesaian pajak melalui Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun) Kejaksaan Negeri Palembang.
“Namun, mediasi itu tidak dihadiri oleh pihak Yayasan IGM Palembang. Langkah ini tidak dimaksudkan untuk memojokkan pihak manapun,” tegas Jamiah.
Jamiah menerangkan, pelaksanaan pemungutan PBB-P2 yang dilakukan Pemkot Palembang didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, yaitu UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, PP Nomor 35 Tahun 2023, Perda Nomor 4 Tahun 2023, dan Perwali Nomor 43 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Pemungutan PBB-P2.
Jamiah menambahkan, sebelumnya Yayasan IGM pernah melakukan pembayaran PBB-P2, namun sejak tahun 2019 sampai saat ini belum memenuhi kewajibannya itu.
“Pemkot Palembang berkomitmen melaksanakan pemungutan pajak daerah secara adil, proporsional, akuntabel, dan tidak diskriminatif,” tegasnya.
Dia juga memberikan apresiasi yang tinggi kepada semua perguruan tinggi swasta lainnya di Kota Palembang yang telah patuh dalam pembayaran PBB-P2 untuk meningkatkan pembangunan daerah.
Penulis : Muhammad al Fatih
Editor : Muhammad al Fatih
Sumber Berita: ANTARA Sumsel
