Palembang, pusaraninfo – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP) Kementerian Keuangan Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung melelang sebanyak 16 aset milik wajib pajak yang menunggak kewajiban perpajakan dengan nilai limit mencapai Rp2,25 miliar.
Kepala Bidang Humas Kanwil DJP Kemenkeu Sumsel Babel, Ega Fitrinawati, mengatakan lelang serentak itu merupakan bagian dari upaya penegakan hukum terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak meskipun telah melalui tahapan penagihan.
“Sebanyak 16 aset yang dilelang itu berasal dari 13 wajib pajak dengan total nilai limit sebesar Rp2.244.687.601,” katanya di Palembang, Kamis (5/11/2026).
Dia menjelaskan aset yang dilelang terdiri atas tanah, alat berat, kendaraan bermotor dan emas batangan yang sebelumnya telah disita oleh delapan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di lingkungan Kanwil DJP Kemenkeu Sumsel Babel.
Pelaksanaan lelang itu berlangsung pada Selasa (3/11/2026) sebagai tahapan lanjutan proses penagihan pajak setelah wajib pajak tidak melunasi kewajibannya meskipun telah diberikan Surat Teguran dan Surat Paksa.
Proses penagihan kemudian dilanjutkan dengan penerbitan Surat Perintah Melakukan Penyitaan terhadap aset milik penanggung pajak.
Kegiatan lelang dilaksanakan oleh Juru Sita Pajak Negara (JSPN) bekerja sama dengan Juru Lelang dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL).
Menurut Ega, langkah itu menjadi bentuk ketegasan DJP dalam memastikan kepatuhan wajib pajak sekaligus memberikan efek jera kepada pihak yang mengabaikan kewajiban perpajakannya.
Penegakan hukum melalui lelang aset juga merupakan bagian dari komitmen DJP dalam mengamankan penerimaan negara yang nantinya digunakan untuk mendukung pembiayaan pembangunan nasional.
Dia menambahkan pelaksanaan lelang serentak itu dikoordinasikan oleh seluruh KPP di lingkungan Kanwil DJP Sumsel Babel sebagai bagian dari strategi optimalisasi penerimaan negara.
Langkah itu sekaligus menjadi bentuk penegakan keadilan bagi wajib pajak yang telah memenuhi kewajiban perpajakannya.
Adapun pelaksanaan penyitaan hingga pelelangan aset penunggak pajak mengacu pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
Selain itu, proses itu juga berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
Penulis : Muhammad al Fatih
Editor : Muhammad al Fatih
Sumber Berita: ANTARA Sumsel
