Perluas Jangkauan, Kemenkum Sumsel Dekatkan Akses Hukum ke Pelosok Desa

Kamis, 8 Oktober 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kegiatan penguatan operasional pos bantuan hukum (Posbankum) di berbagai daerah di Sumatera Selatan yang berlangsung secara daring di Kota Palembang, Rabu (7/10/2026). ANTARA/HO-Kemenkum Sumsel

Palembang, pusaraninfo – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Sumatera Selatan mendekatkan akses keadilan hingga tingkat desa dan kelurahan. 

Kanwil Kemenkum Sumsel terus memperluas jangkauan layanan.

“Langkah strategis ini diwujudkan melalui penguatan operasional pos bantuan hukum (Posbankum) di berbagai daerah,” kata Kepala Kanwil Kemenkum Sumsel, Maju Amintas Siburian di Palembang, Rabu (7/10/2026).

Dia menyampaikan pemangkasan sekat geografis menjadi fokus utama pihaknya demi mewujudkan pemerataan akses hukum.

Salah satu langkah konkrit yang dijalankan adalah sosialisasi dan pembinaan berkala bagi pengelola Posbankum serta masyarakat lokal, seperti yang baru-baru ini digelar di Kecamatan Babat Supat, Kabupaten Musi Banyuasin.

Lewat keberadaan Posbankum di tingkat desa, warga kini dapat berkonsultasi dan memperoleh informasi hukum secara langsung di lingkungan tempat tinggal mereka.

Skema ini secara signifikan memangkas jarak dan waktu yang sebelumnya harus ditempuh masyarakat pelosok hanya untuk mendapatkan panduan hukum dasar.

“Posbankum diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam membantu masyarakat memperoleh informasi dan layanan hukum,” ujarnya.

Menurut dia, dengan penguatan peran Posbankum, masyarakat dapat lebih mudah mendapatkan akses terhadap layanan hukum.

Tidak berhenti pada penyediaan fasilitas fisik semata, Kemenkum Sumsel juga menaruh perhatian besar pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia di setiap pos layanan.

Para pengelola Posbankum dibekali pemahaman mendasar mengenai hukum perdata, pidana ringan, hingga mekanisme mediasi agar mampu menjadi fasilitator awal yang responsif saat warga menghadapi konflik sosial.

“Inisiatif ini sekaligus menjadi wujud nyata komitmen Kemenkum Sumsel dalam menciptakan ekosistem hukum yang inklusif, ramah, dan tidak diskriminatif,” ujarnya.

Ke depan, penguatan Posbankum ditargetkan mampu menjangkau lebih banyak wilayah terpencil di Sumatera Selatan, sehingga tidak ada lagi masyarakat yang terhambat mendapatkan keadilan hanya karena keterbatasan akses geografis maupun ekonomi.

Baca Juga :  TNI AU Selalu Pantau Penanganan Karhutla, Berhasil Padamkan 26 Titik Api di Sumsel

Penulis : Muhammad Al Fatih

Editor : Muhammad Al Fatih

Sumber Berita: ANTARA Sumsel

INFO CSR TERKAIT

Operasi Serentak Selama 2 Pekan, Polda Sumsel Tangkap 65 Pelaku Curanmor
Hingga Awal November 2026, Dinkes Sumsel Catat Lebih dari 460 Ribu Kasus ISPA
BPGMN Gandeng Masyarakat Tanam Bambu Sekaligus Pulihkan Gambut untuk Cegah Karhutla
Pemerintah Buka 150 Ribu Formasi untuk Seleksi CPNS November 2026
Harga BBM Nonsubsidi Pertama di SPBU Stabil, Pertamax Rp15.950
Polres OKU Ungkap Kasus Prostitusi dan TPPO di Baturaja Timur
Wamendikdasmen Resmikan Program Revitalisasi Sekolah Tahun 2026 di OKU Timur
Korlantas Polri: Info SIM Seumur Hidup, Hoaks

INFO CSR TERKAIT

Senin, 9 November 2026 - 22:31 WIB

Operasi Serentak Selama 2 Pekan, Polda Sumsel Tangkap 65 Pelaku Curanmor

Senin, 9 November 2026 - 22:28 WIB

Hingga Awal November 2026, Dinkes Sumsel Catat Lebih dari 460 Ribu Kasus ISPA

Senin, 9 November 2026 - 22:25 WIB

BPGMN Gandeng Masyarakat Tanam Bambu Sekaligus Pulihkan Gambut untuk Cegah Karhutla

Senin, 9 November 2026 - 22:22 WIB

Pemerintah Buka 150 Ribu Formasi untuk Seleksi CPNS November 2026

Senin, 9 November 2026 - 22:14 WIB

Polres OKU Ungkap Kasus Prostitusi dan TPPO di Baturaja Timur

PUSARAN TERBARU