Palembang, pusaraninfo – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov Sumsel) mendorong percepatan proses penegakan hukum terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) agar perkara yang telah memenuhi unsur hukum dapat segera berlanjut hingga ke pengadilan.
Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru di Palembang, Kamis (8/10/2026), mengatakan proses penanganan perkara karhutla perlu terus bergulir sesuai tahapan hukum yang berlaku, mulai dari penyidikan oleh kepolisian hingga pelimpahan perkara kepada jaksa dan selanjutnya ke pengadilan.
“Sebelum naik ke pengadilan kan harus setelah dari polisi P21 ke jaksa. Setelah jaksa dia naik ke pengadilan. Kita berharap terus bergulir yang kemarin sedang ada juga dalam proses, kemudian ini cepat dan kalau memang terbukti itu tadi dicabut,” katanya.
Terkait sanksi terhadap perusahaan yang diduga terlibat karhutla, katanya, pemerintah menerapkan sejumlah tindakan sesuai dengan hasil pemeriksaan dan proses hukum yang berjalan.
“Ada dua-duanya, tapi ini ya, ada yang dirahasiakan. Tapi kan ini masih dalam bentuk penyidikan. Jadi setelah dia putusan, itu akan diumumkan,” katanya.
Dia menjelaskan,informasi mengenai perusahaan yang sedang menjalani proses hukum belum seluruhnya dapat disampaikan karena sebagian perkara masih berada dalam tahap penyidikan.
Sebelumnya, kepolisian menyebut terdapat 16 korporasi yang ditangani terkait dugaan karhutla di Sumatera Selatan.
Namun, tidak seluruhnya telah masuk ke tahap penyidikan.
“Karena memang empatnya itu ternyata tidak. Betul itu 16. Tapi yang sudah sidik mungkin yang empat masih penyelidikan. Karena ada tahap,” jelasnya.
Deru berharap proses hukum terhadap kasus karhutla dapat berjalan cepat sehingga memberikan kepastian terhadap pihak-pihak yang terlibat dan memastikan perusahaan yang terbukti melakukan pelanggaran mendapatkan sanksi sesuai ketentuan.
Penulis : Muhammad al Fatih
Editor : Muhammad al Fatih
Sumber Berita: ANTARA Sumsel
