MUARA ENIM – Pemerintah Kabupaten Muara Enim terus mencari sumber pembiayaan alternatif untuk mempercepat pembangunan dan memperluas manfaat pembangunan bagi masyarakat. Salah satunya dengan mengoptimalkan peran dunia usaha melalui program Corporate Social Responsibility (CSR).
Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Forum Corporate Social Responsibility–Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (CSR-PKBL) Kabupaten Muara Enim Tahun 2026 yang digelar di Ruang Rapat Pangripta Nusantara Bappeda Muara Enim.
Rakor tersebut dibuka secara resmi oleh Plt Bupati Muara Enim Hj. Sumarni dan dihadiri jajaran Forkopimda, perwakilan perusahaan, kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta para camat se-Kabupaten Muara Enim.
Sumarni mengatakan keterbatasan kemampuan keuangan daerah membuat pemerintah perlu memperkuat kolaborasi dengan sektor swasta. Dunia usaha dinilai memiliki peran penting dalam mendukung berbagai program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.
“Pemerintah tidak bisa berjalan sendiri. Sinergi dengan dunia usaha dan seluruh pemangku kepentingan sangat dibutuhkan untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujar Sumarni, Jumat (25/9/2026).
Baru 30 Perusahaan Aktif Laporkan CSR
Di balik besarnya potensi dunia usaha di Muara Enim, Pemkab masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan partisipasi perusahaan dalam pelaksanaan dan pelaporan program CSR.
Sumarni mengungkapkan, dari sekitar 500 perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Muara Enim, baru 30 perusahaan yang aktif melaporkan pelaksanaan program CSR.
“Mengingat dari total 500 perusahaan yang beroperasi di Muara Enim, baru 30 perusahaan yang aktif melaporkan pelaksanaan program CSR mereka,” katanya.
Pemkab Muara Enim berharap Forum CSR-PKBL dapat menjadi ruang koordinasi yang semakin efektif sehingga program tanggung jawab sosial perusahaan dapat lebih terarah, terdata, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Sumarni juga menyerahkan penghargaan kepada sejumlah perusahaan yang dinilai aktif membangun sinergi dan menjalankan tanggung jawab sosialnya.
Realisasi CSR Capai Rp47 Miliar
Kepala Bappeda Kabupaten Muara Enim Emran Tabrani melaporkan, realisasi program CSR atau Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) pada Semester I 2026 telah mencapai Rp47 miliar.
Sementara itu, dana peran serta perusahaan hingga Triwulan III 2026 tercatat sebesar Rp1,3 miliar.
Menurut Pemkab, angka tersebut menunjukkan besarnya potensi kontribusi dunia usaha dalam mendukung program pembangunan daerah, terutama ketika pemerintah daerah menghadapi keterbatasan ruang fiskal.
Karena itu, pemerintah mendorong agar penyaluran CSR tidak hanya bersifat bantuan sesaat, tetapi diarahkan pada program yang memiliki dampak jangka panjang dan mampu meningkatkan produktivitas masyarakat.
CSR Diminta Dukung Pertanian hingga Forprov
Salah satu sektor yang menjadi perhatian Pemkab Muara Enim adalah pertanian. Sumarni mendorong perusahaan untuk ikut mendukung pembangunan solar cell atau Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) untuk irigasi pertanian.
Pemanfaatan energi surya untuk mendukung sistem irigasi diharapkan dapat membantu meningkatkan produktivitas sektor pertanian sekaligus menjadi bagian dari program pembangunan yang berkelanjutan.
Selain sektor pertanian, dunia usaha juga diminta ikut berkontribusi dalam menyukseskan Festival Olahraga Masyarakat (Forprov) II Provinsi Sumatera Selatan, yang akan dilaksanakan di Muara Enim sebagai tuan rumah.
“Dukungan dunia usaha sangat dibutuhkan agar berbagai agenda pembangunan dan kegiatan strategis daerah dapat berjalan dengan baik,” ujarnya.
Perusahaan Diminta Taat Pajak
Tak hanya melalui CSR, Pemkab Muara Enim juga mendorong peningkatan kontribusi dunia usaha melalui kepatuhan terhadap kewajiban pajak daerah.
Para pelaku usaha diminta disiplin memenuhi kewajiban, antara lain Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), pajak genset, pajak catering, pajak alat berat, serta berbagai jenis pajak daerah lainnya.
Pemerintah daerah menilai peningkatan kepatuhan pajak dan optimalisasi dana peran serta perusahaan dapat menjadi salah satu penopang pendapatan daerah secara berkelanjutan.
“Peningkatan penerimaan sektor pajak ini diyakini bakal menjadi penguat utama efisiensi pembangunan daerah ke depan,” pungkas Sumarni.**
