Cegah Konflik Sosial di Masyarakat, Polda Sumsel Perkuat Kemitraan dengan Masyarakat dengan FKPM

Selasa, 27 Oktober 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Personel Polda Sumatera Selatan. ANTARA/HO/Polda Sumsel

Personel Polda Sumatera Selatan. ANTARA/HO/Polda Sumsel

Palembang, pusaraninfo – Polda Sumsel memperkuat kemitraan dengan masyarakat melalui Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) guna membantu menyelesaikan berbagai perselisihan warga di tingkat lokal.

Wakil Direktur Pembinaan Masyarakat (Wadir Binmas) Polda Sumsel AKBP Bestiana di Palembang, Selasa (27/10/2026), langkah strategis itu ditempuh sebagai upaya proaktif pihak kepolisian dalam mengantisipasi dan mencegah potensi munculnya konflik sosial di tengah kehidupan bermasyarakat.

Selain itu, penguatan wadah kemitraan ini bertujuan untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di lingkungan tempat tinggal secara berkelanjutan karena FKPM berfungsi sebagai jembatan komunikasi serta sarana kolaborasi antara aparat kepolisian dan warga setempat.

Wadahnya dirancang khusus untuk mencari jalan keluar atas pelbagai persoalan sosial melalui mekanisme musyawarah dan pendekatan kekeluargaan yang persuasif.

“Melalui FKPM, masyarakat dapat berkoordinasi dengan perangkat desa, tokoh masyarakat, dan Bhabinkamtibmas untuk mencari solusi atas perselisihan di lingkungan mereka,” ujar dia.

Dia menjelaskan bahwa sinergi erat antara polisi dan warga sangat diperlukan untuk menyelesaikan persoalan permukiman sebelum membesar menjadi konflik sosial yang lebih luas.

Perselisihan antarwarga, permasalahan kebersihan lingkungan, hingga gangguan ketenteraman akibat kegiatan usaha di area pemukiman merupakan beberapa contoh kasus yang membutuhkan koordinasi bersama.

Struktur keanggotaan FKPM ini mengintegrasikan berbagai unsur masyarakat, mulai dari tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, hingga perangkat desa atau kelurahan.

Kehadiran jajaran Bhabinkamtibmas dan Bintara Pembina Desa (Babinsa) dalam forum itu diharapkan semakin memperkuat komunikasi serta melahirkan solusi terbaik bagi kepentingan warga setempat.

Mekanismenya, warga yang menghadapi konflik dapat melaporkan persoalan kepada perangkat desa, pengurus FKPM, atau Bhabinkamtibmas untuk selanjutnya dipertemukan dalam mediasi guna menyepakati solusi bersama.

Bestiana menegaskan bahwa keberhasilan mediasi musyawarah tidak hanya diukur dari dokumen kesepakatan tertulis, melainkan juga dari komitmen nyata setiap pihak untuk mematuhi hasil keputusan itu.

Baca Juga :  Gubernur Sumsel Minta Gencarkan Sosialisasi Posko Kesehatan Karhutla

Penulis : Muhammad al Fatih

Editor : Muhammad al Fatih

Sumber Berita: ANTARA Sumsel

INFO CSR TERKAIT

Gubernur Sumsel: Subsidi Operasional LRT Diperlukan Sebagai Transporasi Perintis
Operasi Serentak Selama 2 Pekan, Polda Sumsel Tangkap 65 Pelaku Curanmor
Hingga Awal November 2026, Dinkes Sumsel Catat Lebih dari 460 Ribu Kasus ISPA
BPGMN Gandeng Masyarakat Tanam Bambu Sekaligus Pulihkan Gambut untuk Cegah Karhutla
Pemerintah Buka 150 Ribu Formasi untuk Seleksi CPNS November 2026
Harga BBM Nonsubsidi Pertama di SPBU Stabil, Pertamax Rp15.950
Polres OKU Ungkap Kasus Prostitusi dan TPPO di Baturaja Timur
Wamendikdasmen Resmikan Program Revitalisasi Sekolah Tahun 2026 di OKU Timur

INFO CSR TERKAIT

Senin, 9 November 2026 - 22:38 WIB

Gubernur Sumsel: Subsidi Operasional LRT Diperlukan Sebagai Transporasi Perintis

Senin, 9 November 2026 - 22:31 WIB

Operasi Serentak Selama 2 Pekan, Polda Sumsel Tangkap 65 Pelaku Curanmor

Senin, 9 November 2026 - 22:28 WIB

Hingga Awal November 2026, Dinkes Sumsel Catat Lebih dari 460 Ribu Kasus ISPA

Senin, 9 November 2026 - 22:25 WIB

BPGMN Gandeng Masyarakat Tanam Bambu Sekaligus Pulihkan Gambut untuk Cegah Karhutla

Senin, 9 November 2026 - 22:22 WIB

Pemerintah Buka 150 Ribu Formasi untuk Seleksi CPNS November 2026

PUSARAN TERBARU