Palembang, pusaraninfo – Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Musi Banyuasin memastikan proses mediasi perselisihan hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha berjalan sesuai ketentuan hukum untuk memberikan kepastian bagi kedua belah pihak.
Kepala Disnakertrans Kabupaten Musi Banyuasin Herryandi Sinulingga dalam keterangan diterima di Palembang, Rabu (14/10/2026), mengatakan proses mediasi memiliki dasar hukum yang jelas, yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial serta Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 17 Tahun 2014.
“Kami ingin pekerja dan pengusaha di Muba tidak bingung. Negara hadir menjamin hak Anda. Dasar kerja mediator kami sangat jelas, yaitu UU Nomor 2 Tahun 2004 dan aturan pelaksana operasionalnya, Permenaker Nomor 17 Tahun 2014. Semua ada aturannya, ada batas waktunya dan ada solusinya,” katanya.
Dia menjelaskan dalam mekanisme mediasi, para pihak diberikan waktu paling lama 10 hari kerja untuk menyampaikan jawaban atas anjuran tertulis yang disampaikan mediator.
Apabila dalam batas waktu itu tidak ada jawaban tertulis, sikap pihak yang bersangkutan dianggap menolak anjuran.
Ketentuan ini menjadi bagian dari mekanisme penyelesaian agar perselisihan tidak berlarut-larut tanpa kepastian.
Penolakan terhadap anjuran mediator tidak menutup kesempatan pekerja maupun pengusaha untuk melanjutkan penyelesaian melalui jalur hukum.
Jika anjuran tidak disepakati, para pihak dapat melanjutkan perkara ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) sesuai ketentuan yang berlaku.
Dalam proses itu, risalah mediasi menjadi salah satu dokumen persyaratan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan.
Pekerja dan pengusaha perlu memperhatikan tenggat waktu penyampaian jawaban serta menyimpan bukti penerimaan surat agar seluruh tahapan administrasi terdokumentasi dengan baik.
“Kami mengimbau agar pekerja dan pengusaha tidak takut dengan proses mediasi. Disnakertrans Muba netral dan siap mendampingi. Mediasi merupakan ruang dialog untuk mencapai kesepakatan. Jika belum tercapai, tersedia jalur penyelesaian selanjutnya melalui PHI,” ujarnya.
Disnakertrans Muba juga membuka layanan konsultasi bagi pekerja dan pengusaha yang ingin memahami hak, kewajiban, serta prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
Penulis : Muhammad Al Fatih
Editor : Muhammad Al Fatih
Sumber Berita: ANTARA Sumsel
