Palembang, pusaraninfo – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mendorong penegakan hukum secara tegas terhadap pihak-pihak yang terbukti terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Sumatera Selatan guna mencegah kejadian serupa berulang dan melindungi kepentingan masyarakat.
Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang saat diwawancarai di Palembang, Jumat, (9/10/2026) mengatakan kebakaran hutan dan lahan di wilayah itu tidak hanya dipengaruhi faktor kekeringan, tetapi juga diduga terjadi akibat unsur kesengajaan oleh pihak tertentu yang ingin memperoleh keuntungan ekonomi.
“Saya percaya bahwa lahan yang dibakar oleh masyarakat tidak sedahsyat kebakaran yang ditimbulkan oleh korporasi besar yang berdampak sangat luas. Ketegasan pemerintah sangat diuji dalam menyikapi kejadian di lapangan. Hal ini tidak bisa sekadar diserahkan ke pemerintah daerah, karena perusahaan-perusahaan besar itu perizinannya tidak berada di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, melainkan di tingkat nasional,” katanya.
Menurut dia, dugaan pembakaran dengan sengaja perlu menjadi perhatian serius melalui pengawasan yang lebih ketat serta penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melanggar ketentuan.
Langkah itu penting untuk memperkuat upaya pencegahan karhutla sekaligus memberikan perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak kabut asap.
Selain penegakan hukum, pihaknya mendorong penguatan mitigasi dan pencegahan sebagai bagian utama dari penanganan karhutla.
Dia menilai anggaran pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) perlu turut diarahkan untuk mendukung upaya pencegahan agar penanganan tidak hanya dilakukan setelah kebakaran terjadi.
Pemerintah daerah juga menghadapi keterbatasan anggaran karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus memenuhi berbagai kebutuhan sosial masyarakat.
Oleh karena itu, dia menekankan perlunya kerja sama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat untuk memperkuat pengawasan kawasan rawan kebakaran serta mencegah praktik pembakaran lahan.
Marwan turut mengajak masyarakat Sumatera Selatan untuk menjaga kebersamaan dan berpartisipasi dalam upaya penanggulangan karhutla sesuai dengan kemampuan masing-masing.
Dia berharap pengawasan yang konsisten, penegakan hukum terhadap pelanggaran, dan penguatan langkah pencegahan dapat menekan risiko karhutla sekaligus menjaga lingkungan serta kestabilan ekonomi masyarakat di Sumatera Selatan.
Penulis : Muhammad al Fatih
Editor : Muhammad al Fatih
Sumber Berita: ANTARA Sumsel
