Kejari Muba Tetapkan Eks Lurah Sebagai Tersangka Korupsi Hampir Rp5 Miliar

Rabu, 14 Oktober 2026

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin (Kejari Muba) menetapkan seorang tersangka kasus korupsi aset tanah pemkab seharga Rp4,8 miliar. (ANTARA/HO/Kejari Musi Banyuasin)

Sekayu, pusaraninfo – Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin (Kejari Muba) menetapkan seorang tersangka kasus korupsi aset tanah pemkab setempat seharga Rp4,8 miliar.

Kepala Kejaksaan Negeri Muba Kiki Yonata di Muba, Selasa (13/10/2026), mengatakan tersangka dalam kasus itu yakni mantan Lurah Serasan Jaya, M. Taisir Gunawan (TG).

Dia menerangkan penetapan tersangka pria berusia 61 tahun itu berkaitan dengan pengalihan tanah aset pemda berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 09 Tahun 2009.

“Penetapan tersangka dilakukan setelah Tim Penyidik memperoleh alat bukti yang cukup, dengan memeriksa 50 orang saksi dan menyita 88 dokumen terkait,” katanya.

Sementara status tersangka tertuang dalam Surat Penetapan Tersangka Nomor xxx/L.6.16/Fd.2/10/2026 tertanggal 13 Oktober 2026.

Kejari Muba mengungkapkan sejumlah perbuatan melawan hukum oleh tersangka TG sewaktu menjabat sebagai Lurah Serasan Jaya.

Yakni TG mengabaikan prosedur operasional standar keagrariaan.

Berdasarkan Pasal 7 huruf g dan h Peraturan Bupati Musi Banyuasin Nomor 10 Tahun 2010, tugas legalisasi administrasi pertanahan berada di bawah kewenangan Kasi Pemerintahan.

Namun, tersangka justru memerintahkan empat orang yang bukan pegawai kelurahan untuk mengukur tanah.

Kemudian tersangka menerbitkan dan menandatangani Surat Pengakuan Hak (SPH) atas nama Marzikum di lokasi yang berada di luar yurisdiksi administrasi Kelurahan Serasan Jaya.

Berdasarkan overlay dari BPN Kabupaten Musi Banyuasin, tanah Sertipikat Hak Pakai Pemkab itu secara faktual berada di Kelurahan Kayuara.

Tindakan itu melanggar Pasal 8, 9, 17, dan 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Selain itu, tersangka dinilai mengabaikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), khususnya asas kehati-hatian, kepastian hukum, dan tertib administrasi, serta tidak berkoordinasi vertikal maupun horizontal dengan instansi berwenang guna memverifikasi status hukum tanah dan potensi sengketa/tumpang tindih aset.

Baca Juga :  Hormati Proses Hukum, Pemkot Palembang Serahkan Kasus Korupsi Lampu Jalan Dishub ke Kejaksaan

Berdasarkan hasil audit Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan Nomor 04/LHA/L.6/H.IV.1/09/2026 tertanggal 8 September 2026, perbuatan tersangka menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp4.881.867.000,00 (empat miliar delapan ratus delapan puluh satu juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).

Kerugian dihitung dari luas lahan yang dikuasai PT Pancaroba seluas 9.091 meter persegi dikalikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebesar Rp537.000 per meter persegi.

“Guna kepentingan penyidikan, Kejaksaan menahan tersangka TG berdasarkan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Sekayu selama 20 hari terhitung 13 Oktober 2026 hingga 1 November 2026,” ujarnya.

Atas perbuatannya, tersangka disangka melanggar Pasal 603 (Primair) atau Pasal 604 (Subsidair) jo Pasal 20 huruf c UU RI No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 jo UU No. 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana.

Tersangka terancam sanksi pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 20 tahun, serta denda paling sedikit Kategori II (Rp10 juta) dan paling banyak Kategori VI (Rp2 miliar).

Kejari Muba menegaskan akan terus menyampaikan perkembangan penanganan perkara ini secara berkala kepada publik sebagai wujud transparansi penegakan hukum.

Penulis : Muhammad Al Fatih

Editor : Muhammad Al Fatih

Sumber Berita: ANTARA Sumsel

INFO CSR TERKAIT

Operasi Serentak Selama 2 Pekan, Polda Sumsel Tangkap 65 Pelaku Curanmor
Hingga Awal November 2026, Dinkes Sumsel Catat Lebih dari 460 Ribu Kasus ISPA
BPGMN Gandeng Masyarakat Tanam Bambu Sekaligus Pulihkan Gambut untuk Cegah Karhutla
Pemerintah Buka 150 Ribu Formasi untuk Seleksi CPNS November 2026
Harga BBM Nonsubsidi Pertama di SPBU Stabil, Pertamax Rp15.950
Polres OKU Ungkap Kasus Prostitusi dan TPPO di Baturaja Timur
Wamendikdasmen Resmikan Program Revitalisasi Sekolah Tahun 2026 di OKU Timur
Korlantas Polri: Info SIM Seumur Hidup, Hoaks

INFO CSR TERKAIT

Senin, 9 November 2026 - 22:31 WIB

Operasi Serentak Selama 2 Pekan, Polda Sumsel Tangkap 65 Pelaku Curanmor

Senin, 9 November 2026 - 22:28 WIB

Hingga Awal November 2026, Dinkes Sumsel Catat Lebih dari 460 Ribu Kasus ISPA

Senin, 9 November 2026 - 22:25 WIB

BPGMN Gandeng Masyarakat Tanam Bambu Sekaligus Pulihkan Gambut untuk Cegah Karhutla

Senin, 9 November 2026 - 22:22 WIB

Pemerintah Buka 150 Ribu Formasi untuk Seleksi CPNS November 2026

Senin, 9 November 2026 - 22:14 WIB

Polres OKU Ungkap Kasus Prostitusi dan TPPO di Baturaja Timur

PUSARAN TERBARU