Palembang, pusaraninfo – Kejaksaan Negeri (Kejari) Palembang menetapkan dua orang tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan pemeliharaan lampu jalan pada Dinas Perhubungan Kota Palembang tahun anggaran 2025 dengan nilai kerugian negara mencapai Rp3,07 miliar.
Kasi Bidang Tindak Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Palembang Achmad Arjansyah Akbar saat konferensi pers di Palembang, Selasa (27/10/2026), menyebutkan, kedua tersangka masing-masing berinisial IS selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan D selaku penyedia jasa yang merupakan Direktur PT Amanda Tiga Mandiri.
“Penetapan tersangka itu merupakan bagian dari penyidikan perkara dugaan korupsi kegiatan pemeliharaan lampu jalan di sejumlah lokasi di Kota Palembang yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah perubahan (APBD-P) tahun anggaran 2025,” jelasnya.
Penyidikan perkara itu dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Palembang Nomor PRINT-3/L.6.10/Fd.2/06/2026 tanggal 25 Juni 2026.
Berdasarkan hasil pemeriksaan di lapangan oleh ahli elektrikal, penyidik menemukan sejumlah pekerjaan yang diduga tidak dilaksanakan oleh penyedia jasa.
Pekerjaan itu meliputi pemasangan box panel, lampu jalan dengan tiang, serta lampu jalan tanpa tiang.
Temuan itu menjadi bagian dari pengusutan dugaan penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan pemeliharaan lampu jalan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara.
Adapun nilai kerugian negara dalam perkara itu mencapai Rp3.070.913.874 atau sekitar Rp3,07 miliar.
Nilai itu berdasarkan hasil perhitungan Kantor Akuntan Publik Devid Putra Arda.
Dalam perkara ini, kedua tersangka disangkakan dengan pasal berlapis, yakni Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Sebagai dakwaan subsider, keduanya disangkakan melanggar Pasal 604 juncto Pasal 20 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP juncto Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta perubahannya.
Kejaksaan Negeri Palembang selanjutnya melakukan penahanan terhadap kedua tersangka di Rumah Tahanan Negara Kelas I A Pakjo Palembang.
Penahanan itu berlangsung selama 20 hari, terhitung sejak 27 Oktober hingga 15 November 2026, guna kepentingan proses penyidikan lebih lanjut.
Penetapan tersangka dan penahanan itu merupakan bagian dari proses hukum dalam penanganan dugaan tindak pidana korupsi kegiatan pemeliharaan lampu jalan pada Dinas Perhubungan Kota Palembang.
Kedua tersangka tetap harus dipandang tidak bersalah sampai terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Penulis : Muhammad al Fatih
Editor : Muhammad al Fatih
Sumber Berita: ANTARA Sumsel
