Palembang, pusaraninfo – Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Palembang, Aprizal Hasyim mengingatkan pentingnya peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) melalui penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance (GCG).
“Langkah itu dinilai menjadi kunci untuk memperkuat kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), sekaligus mendorong pertumbuhan perekonomian dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” tegas Sekda Aprizal Hasyim di Palembang, Rabu (28/10/2026).
Dia menjelaskan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, keberadaan BUMD memiliki tiga tujuan utama: memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah, menyediakan barang dan jasa bermutu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, serta memperoleh laba atau keuntungan.
Dengan peran strategis itu, BUMD dituntut mampu menjalankan fungsi bisnis sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
BUMD juga perlu merespons perkembangan dunia usaha secara cepat, menangkap peluang inovasi, serta meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia agar pengelolaan perusahaan semakin optimal.
Saat ini, lanjut dia, Pemerintah Kota Palembang memiliki sejumlah badan usaha yang bergerak di sektor pelayanan publik, perdagangan, jasa, dan keuangan.
Seperti Perumda Tirta Musi Palembang, Perumda Pasar Palembang Jaya, PT Sarana Pembangunan Palembang Jaya (Perseroda), PT Patralog, serta PT BPR Palembang yang tengah menuju perubahan bentuk menjadi perseroda.
Kontribusi BUMD terhadap keuangan daerah juga terlihat dari perolehan laba dan pembagian dividen tahun buku 2025.
Perumda Tirta Musi Palembang mencatat dividen sebesar Rp53.428.213.881, Perumda Pasar Palembang Jaya sebesar Rp530.204.598, serta PT BPR Palembang sebesar Rp2.966.830.296.
Capaian itu menjadi modal penting untuk mendorong peningkatan kontribusi BUMD terhadap PAD pada tahun-tahun mendatang.
Pemerintah Kota Palembang mengharapkan seluruh BUMD dapat terus memperbaiki kinerja usaha, meningkatkan efisiensi operasional, dan mengoptimalkan potensi pendapatan sesuai dengan bidang usahanya masing-masing.
Dalam pelaksanaannya, penerapan tata kelola perusahaan yang baik mengacu pada Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada BUMD di lingkungan pemerintahan kota setempat.
Penerapan GCG mencakup prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian, kewajaran, dan partisipasi.
Menurutnya, seluruh prinsip itu perlu menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan, pengelolaan keuangan, pelaksanaan kegiatan usaha, serta pertanggungjawaban manajemen kepada pemangku kepentingan.
Melalui penerapan prinsip-prinsip itu, BUMD diharapkan mampu membangun sistem pengelolaan yang profesional, terbuka, dan berintegritas.
Selain itu, pengawasan pemerintah daerah juga perlu diperkuat agar seluruh kegiatan perusahaan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat.
Penulis : Muhammad al Fatih
Editor : Muhammad al Fatih
Sumber Berita: ANTARA Sumsel
