Banyuasin, pusaraninfo – Pemerintah Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, menyusun standar biaya pemerintahan untuk tahun anggaran 2027 agar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah.
Standar biaya itu perlu disusun secara detail dan jelas agar dapat mempermudah perangkat daerah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan.
“Ketentuan dalam standar biaya harus dibuat secara detail, jelas dan tidak menyulitkan perangkat daerah dalam pelaksanaannya,” kata Sekretaris Daerah Banyuasin, Erwin Ibrahim dalam keterangan tertulis yang diterima ANTARA di Palembang, Sabtu (3/10/2026).
Dia meminta setiap komponen biaya dikaji kembali agar memiliki dasar yang sesuai dengan kondisi aktual serta kebutuhan pelaksanaan pemerintahan daerah.
Kemudian, penyusunan standar biaya tahun 2027 didukung kajian ilmiah dan naskah akademik, khususnya terkait kebutuhan kendaraan dinas.
“Kajian diperlukan sebagai bahan perbandingan antara opsi sewa dan pengadaan kendaraan, termasuk penyesuaian jenis kendaraan berdasarkan jenjang jabatan dan kebutuhan operasional,” ujarnya.
Plt. Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banyuasin, Wahyu Hidayat mengatakan standar biaya sewa kendaraan akan mengalami penyesuaian untuk tahun 2027.
Menurut dia, penyesuaian dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi harga yang berlaku sehingga standar biaya yang ditetapkan lebih realistis dan sesuai kebutuhan pelaksanaan pemerintahan.
Selain biaya kendaraan, Pemkab Banyuasin juga membahas penyesuaian komponen biaya bahan bakar minyak (BBM) dengan memperhatikan perkembangan harga pasar.
Pembahasan itu menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah menyusun standar biaya yang lebih terukur dan relevan sebagai pedoman dalam pelaksanaan anggaran daerah.
Penulis : Muhammad al Fatih
Editor : Muhammad al Fatih
Sumber Berita: ANTARA Sumsel
