Palembang, pusaraninfo – Pemerintah Kota (Pemkot) Palembang memberikan diskon pembayaran pokok pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) hingga maksimal sebesar 80 persen sekaligus pembebasan sanksi administrasi untuk mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) pada 2026.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Palembang, Jamiah Haryanti di Palembang, Sumsel, Senin (2/11/2026), mengatakan bahwa program ini berlaku mulai 27 Oktober hingga 30 Desember 2026.
Program ditujukan untuk memberikan keringanan dan kemudahan bagi masyarakat yang masih memiliki tunggakan PBB-P2 yang berlaku hingga akhir tahun nanti.
Selain penghapusan denda, Pemkot Palembang juga memberikan pengurangan pokok PBB-P2 berdasarkan tahun ketetapan pajak.
Untuk periode tahun 2002 hingga 2020, pengurangan pokok PBB diberikan sebesar 80 persen.
Sementara untuk periode 2021 hingga tahun 2025, pengurangan pokok PBB mencapai 50 persen.
Namun, terdapat persyaratan yang harus dipenuhi wajib pajak untuk memperoleh pengurangan pokok PBB itu, yakni melunasi ketetapan PBB tahun 2026.
Dia menjelaskan penghapusan sangsi administratif berlaku untuk berbagai jenis pajak daerah, sedangkan pengurangan pokok PBB diberikan berdasarkan periode tahun ketetapan pajak.
“Program ini diharapkan menjadi stimulan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak sekaligus mempercepat penerimaan PAD dari sektor PBB-P2,” harapnya.
Penulis : Muhammad al Fatih
Editor : Muhammad al Fatih
Sumber Berita: ANTARA Sumsel
