Palembang, pusaraninfo – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memperkuat upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dengan mendorong setiap desa memiliki peraturan desa (perdes) terkait dengan tata kelola lahan, termasuk penggunaan api.
Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru diwawancarai di Palembang, Senin (5/10/2026l, mengatakan pencegahan karhutla perlu dilakukan secara berkelanjutan dengan melibatkan seluruh pihak hingga tingkat desa.
“Kemarin saya instruksikan untuk setiap desa punya perdes, peraturan tentang tata kelola lahan di desa, termasuk masalah api,” katanya.
Menurut dia, aturan di tingkat desa diperlukan agar pengelolaan lahan dapat dilakukan dengan memperhatikan aspek pencegahan kebakaran.
Selain melalui regulasi, Pemprov Sumsel juga terus memperkuat infrastruktur pendukung pencegahan dan penanganan karhutla, seperti pembangunan kanalisasi, sumur bor, dan embung.
Pembangunan infrastruktur itu dilakukan dengan dukungan berbagai sumber pendanaan, baik dari pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) maupun pemerintah daerah.
“Kanalisasi, sumur bor, embung itu terus kita perbuat, baik dana dari BNPB, dari pemprov, dari pemkot, dari pemkab,” ujarnya.
Upaya pencegahan tetap menjadi perhatian karena kemunculan titik api tidak dapat diprediksi secara pasti.
Sistem pemantauan hanya dapat mendeteksi titik panas setelah muncul dan teridentifikasi sebagai titik panas.
Oleh karena itu, penanganan karhutla dilakukan dengan mengoptimalkan seluruh kemampuan yang dimiliki, baik melalui pasukan darat maupun udara.
Selain itu, karhutla dapat dipengaruhi faktor alam maupun manusia.
Untuk faktor manusia, aparat penegak hukum terus menindak pihak yang terbukti membakar lahan.
“Siapa yang bisa menemukan dengan konkret, akurat siapa pelakunya, dari aku Rp10 juta,” kata Deru.
Penulis : Muhammad Al Fatih
Editor : Muhammad Al Fatih
Sumber Berita: ANTARA Sumsel
