Palembang, pusaraninfo – Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) mengawal pemenuhan hak warga binaan di Palembang guna memastikan pelayanan pemasyarakatan berjalan sesuai standar yang berlaku.
Menurut Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumatera Selatan M. Adrian Agustiansyah, pengawalan itu bagian upaya mendorong perbaikan tata kelola penyelenggaran permasyarakatan.
Disamping itu, pengawalan itu mengidentifikasi kendala yang berpotensi mempengaruhi pemenuhan hak warga binaan.
Kegiatan itu juga menindaklanjuti hasil Rapat Dengar Pendapat antara Ombudsman RI dan Komisi II DPR RI pada 29 September 2026.
“Di Sumatera Selatan, kegiatan monitoring itu dilaksanakan di dua unit pelaksana teknis (UPT) sebagai percontohan, yakni Lapas Kelas I Palembang dan Rutan Kelas I Palembang,” kata Adrian di Palembang, Rabu (28/10/2026).
Dalam kegiatan itu, Ombudsman mengumpulkan data dan dokumen, meminta informasi, serta mewawancarai petugas lapas, 10 warga binaan pemasyarakatan (WBP), dan keluarga yang sedang berkunjung.
Adrian menuturkan langkah itu untuk memperoleh gambaran faktual mengenai pelaksanaan pelayanan, kesesuaian praktik penyelenggaraan layanan dengan ketentuan yang berlaku, serta berbagai kendala yang dihadapi dalam pemenuhan hak warga binaan.
Ombudsman memfokuskan pengawasan pada lima aspek krusial: manajemen kamar hunian, pencegahan dan penanganan peredaran telepon seluler ilegal serta narkoba, pungutan liar, layanan pengaduan, pemenuhan hak warga binaan, dan layanan kunjungan.
Adapun lima aspek itu menjadi perhatian karena berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan pemasyarakatan.
Hasil pengawasan itu dapat memberikan gambaran mengenai kesesuaian pelayanan dengan standar yang berlaku sekaligus menjadi dasar untuk merumuskan langkah perbaikan.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian Ombudsman adalah kondisi kelebihan kapasitas hunian di Lapas Kelas I Palembang.
Berdasarkan data yang disampaikan Adrian, jumlah warga binaan yang menghuni lapas itu mencapai 1.774 orang, sedangkan kapasitas maksimalnya sebanyak 813 orang.
Dengan demikian, ada kelebihan penghuni sebanyak 961 orang atau sekitar 118,2 persen di atas kapasitas yang tersedia.
Dia menilai kondisi itu perlu menjadi perhatian dalam evaluasi penyelenggaraan pemasyarakatan, terutama berkaitan dengan pengelolaan kamar hunian dan upaya menjaga kualitas pelayanan bagi warga binaan.
“Pelayanan di lapas dan rutan tidak hanya menyangkut penyelenggaraan administrasi, tetapi juga pemenuhan hak-hak WBP sebagai pelaksanaan sistem pemasyarakatan, dan tentunya bebas dari pungutan liar serta memberikan perlakuan yang sama dalam pelayanan,” ujarnya.
Penulis : Muhammad Al Fatih
Editor : Muhammad al Fatih
Sumber Berita: ANTARA Sumsel
