Palembang, pusaraninfo – Polda Sumsel menerapkan pendekatan scientific crime investigation atau penyidikan berbasis ilmiah untuk mengungkap kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang diduga melibatkan sejumlah korporasi di wilayah itu.
Menurut Kapolda Sumsel, Irjen Pol Rony Samtana di Palembang, Jumat (23/10/2026), pendalaman secara ilmiah untuk memperkuat pembuktian dalam proses penegakan hukum, termasuk mengungkap dugaan keterlibatan perusahaan dalam peristiwa kebakaran hutan dan lahan.
“Berdasarkan data penanganan perkara karhutla Polda Sumsel tahun 2026, sebanyak 20 korporasi telah masuk tahap penyidikan. Jumlah itu bertambah dibandingkan sebelumnya ketika penanganan perkara melibatkan 16 korporasi yang berada dalam tahap penyidikan,” katanya.
Sia menambahkan penambahan empat korporasi itu menunjukkan bahwa penyidik masih mengembangkan penanganan perkara untuk mendalami dugaan tindak pidana kebakaran hutan dan lahan.
Selain penanganan perkara korporasi, kepolisian juga mencatat laporan polisi yang melibatkan pelaku perorangan.
Berdasarkan paparan penanganan perkara, terdapat 42 laporan polisi dengan 52 orang tersangka dalam salah satu kelompok perkara perorangan, serta satu kelompok lainnya dengan 20 laporan polisi dan satu orang tersangka.
Dalam penanganan kasus itu, penyidik turut mendata luasan lahan yang berkaitan dengan perkara karhutla.
Luas lahan yang tercatat dalam penanganan hukum mencapai 133,81 hektare, sedangkan estimasi luas lahan yang telah disegel mencapai sekitar 811,49 hektare.
Penyidik juga melakukan sejumlah tahapan penanganan perkara, mulai dari penyidikan hingga pelimpahan berkas perkara kepada kejaksaan untuk diteliti lebih lanjut.
Sebagian berkas perkara masih memerlukan pelengkapan sesuai petunjuk jaksa.
Dalam penerapan hukum, penyidik mengacu pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, termasuk ketentuan Pasal 108 dan Pasal 116 yang berkaitan dengan tindak pidana lingkungan hidup serta pertanggungjawaban korporasi.
Penerapan pasal terhadap setiap perkara tetap disesuaikan dengan hasil penyidikan dan bukti yang diperoleh penyidik.
Sejumlah korporasi yang masuk dalam daftar penanganan penegakan hukum karhutla tersebar di beberapa kabupaten di Sumatera Selatan, antara lain Kabupaten Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, dan Banyuasin.
Polda Sumsel menangani perkara karhutla untuk menegakkan hukum sekaligus memperkuat upaya perlindungan lingkungan hidup di wilayah Sumatera Selatan.
Penulis : Muhammad Al Fatih
Editor : Muhammad Al Fatih
Sumber Berita: ANTARA Sumsel
