Palembang, pusaraninfo – Operasional Light Rail Transit Sumatera Selatan (LRT Sumsel) hingga kini masih bergantung pada subsidi pemerintah pusat melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Setiap tahun, pemerintah pusat menggelontorkan anggaran hingga Rp300 miliar untuk menutupi kebutuhan operasional transportasi massal yang dibangun dengan nilai investasi hampir Rp12 triliun itu.
Kondisi itu menjadi sorotan Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, saat meninjau operasional LRT Sumsel, Palembang, Kamis (5/11/2026).
Bambang menegaskan bahwa pembangunan LRT Sumsel memerlukan anggaran yang sangat besar.
Oleh karena itu, keberlangsungan operasionalnya tidak seharusnya terus-menerus menjadi beban pemerintah pusat.
“Pemerintah daerah, baik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan maupun Pemerintah Kota Palembang, perlu ikut mengambil peran dalam mendukung operasional LRT Sumsel,” ujar Bambang.
Menurutnya, fasilitas kereta tanpa hambatan ini dibangun dengan biaya sekitar Rp12 triliun sehingga menjadi beban negara yang cukup berat jika tidak diimbangi dengan efisiensi dan peningkatan pendapatan.
“Kebutuhan subsidi untuk operasional LRT Sumsel saat ini mencapai sekitar Rp300 miliar per tahun,” ungkapnya.
Bambang menjelaskan bahwa besarnya subsidi itu tidak sebanding dengan pendapatan operasional LRT.
Untuk biaya listrik saja, operasional LRT memerlukan anggaran sekitar Rp8 miliar per bulan, sedangkan pendapatan yang diperoleh hanya sekitar Rp1,2 miliar per bulan.
“Ini akan menjadi beban dukungan APBN secara terus-menerus,” tegas legislator yang akrab disapa BHS itu.
Bambang juga menyoroti tingkat pemanfaatan LRT yang dinilai belum maksimal.
Saat menggunakan LRT dari Stasiun Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II, dia mencatat jumlah penumpang yang terangkut masih jauh dari kapasitas maksimal.
“Jumlah pengguna dari Stasiun Bandara bahkan hanya sekitar dua persen dari kapasitas angkut yang tersedia,” katanya.
Oleh karena itu, dia meminta Gubernur Sumsel bersama Wali Kota Palembang menginisiasi gerakan masif untuk mendorong masyarakat mengoptimalkan penggunaan transportasi publik itu.
“Perlu ada dorongan lagi. Saya menginginkan adanya gerakan dari masyarakat yang diinisiasi pemerintah provinsi dan kota untuk mendorong warga mau menggunakan LRT,” jelasnya.
Selain meningkatkan jumlah penumpang, Bambang mendesak pemerintah daerah untuk mengembangkan kawasan ekonomi di sekitar 13 stasiun LRT Sumsel.
Keberadaan LRT seharusnya menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi baru melalui optimalisasi ruang komersial di sekitar area stasiun.
Dia menilai Pemerintah Kota Palembang perlu memanfaatkan ruang komersial yang tersedia agar kawasan sekitar stasiun lebih produktif dan mampu memberikan tambahan pendapatan bagi pengelola LRT.
Pemkot juga didesak memperluas integrasi transportasi pemumpan (feeder) menuju wilayah ekonomi strategis lainnya.
“Harusnya wilayah di sekitar stasiun LRT ini dikembangkan oleh pemerintah kota, jangan dibiarkan pasif. Saya berharap pemerintah daerah mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitar stasiun,” tegas Bambang.
Bambang menegaskan bahwa PT Kereta Api Indonesia (Persero) tidak akan mampu menanggung sendiri biaya operasional LRT apabila subsidi pemerintah pusat dihentikan.
Dia mengingatkan bahwa penggunaan APBN untuk membiayai operasional LRT Sumsel bersumber dari uang rakyat di seluruh Indonesia, sedangkan manfaat langsungnya lebih banyak dirasakan oleh masyarakat Palembang dan Sumatera Selatan.
“Ini tentu tidak adil jika terus-menerus dibebankan ke pusat. Jika pemerintah daerah tidak mengambil alih biaya operasional, setidaknya harus ada dukungan nyata untuk mengurangi beban subsidi APBN,” ujarnya.
Dia menambahkan, apabila Pemprov Sumsel dan Pemkot Palembang tidak memberikan dukungan konkrit, dia akan mendorong agar alokasi kekurangan biaya operasional LRT sebesar Rp300 miliar itu dialihkan dan dibebankan ke APBD provinsi.
Penulis : Muhammad al Fatih
Editor : Muhammad al Fatih
Sumber Berita: ANTARA Sumsel
