Palembang, pusaraninfo – Wakil Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Wamen LH/BPLH), Diaz Faisal Malik Hendropriyono meminta perusahaan di Sumatera Selatan memperkuat pencegahan dan mitigasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla), terutama di kawasan gambut.
Diaz Faisal Malik Hendropriyono dalam keterangan yang diterima di Palembang, Kamis (8/10/2026), mengatakan Pemerintah pusat dan daerah tidak dapat bekerja sendiri.
Karena itu, kami memerlukan kerja sama dan dukungan dari pihak swasta.
Dia mengatakan keterlibatan perusahaan, terutama yang memiliki wilayah konsesi di daerah rawan karhutla, diperlukan untuk membantu mengatasi kebakaran yang berulang setiap tahun.
“Kami datang ke sini bukan untuk saling menyalahkan, melainkan mencari cara untuk menyelesaikan permasalahan ini bersama-sama,” ujarnya.
Dia menjelaskan penanganan karhutla harus disesuaikan dengan karakteristik wilayah.
Pada lahan gambut, api dapat menjalar di bawah permukaan sehingga pemadaman tidak cukup hanya mengandalkan operasi modifikasi cuaca maupun penyiraman air dari udara.
“Untuk menangani kebakaran di lahan gambut, operasi modifikasi cuaca dan penyiraman air dari udara tidak dapat menjadi satu-satunya andalan. Api di lahan gambut harus dipadamkan, dan kondisi gambut harus terus dijaga agar tetap basah,” katanya.
Menurut dia, upaya menjaga kebasahan gambut dapat dilakukan melalui pembangunan sekat kanal untuk menahan air.
Pemerintah dan perusahaan juga perlu mengidentifikasi sungai terdekat sebagai sumber air serta menyediakan titik pengambilan air dan pompa untuk mengalirkannya ke lahan gambut.
“Saya meminta dukungan perusahaan-perusahaan untuk membangun infrastruktur guna mengatasi atau memitigasi kebakaran lahan agar kejadian seperti ini tidak terulang. Kami membutuhkan kontribusi perusahaan dalam upaya itu,” ujarnya.
Namun, dia mengakui pembangunan infrastruktur itu masih menghadapi penolakan dari sebagian masyarakat.
Mereka khawatir sekat kanal menghambat pengangkutan hasil produksi dan menyebabkan lahan menjadi terlalu basah.
“Ketika perusahaan telah berkomitmen untuk membantu, masih terdapat penolakan dari sebagian masyarakat. Mereka khawatir sekat kanal menghambat pengangkutan hasil produksi dan menyebabkan lahan menjadi terlalu basah,” katanya.
Karena itu, dia meminta pemerintah daerah hingga pemerintah desa bersama Dinas Lingkungan Hidup (DLH) kabupaten/kota menjalin komunikasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya infrastruktur pengelolaan air untuk mencegah karhutla.
“Kepala desa dan DLH kabupaten/kota diharapkan berperan ketika perusahaan telah berkomitmen untuk membantu. Dengan demikian, kita dapat menjaga kelestarian ekosistem gambut,” ujarnya.
Menanggapi arahan itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI) Soewarso menyatakan kesiapan APHI untuk mendukung penguatan infrastruktur pencegahan karhutla.
Soewarso mengatakan sejumlah perusahaan telah membasahi lahan gambut, antara lain dengan menggunakan pompa sentrifugal untuk menaikkan air ke lahan.
“Di Sungai Mesuji, kami menggunakan sembilan pompa sentrifugal untuk menaikkan air ke lahan gambut. Upaya itu sudah kami lakukan,” katanya.
Soewarso menjelaskan muka air di lahan gambut cenderung turun pada musim kemarau sehingga diperlukan tambahan pasokan air.
Pelaksanaannya membutuhkan kerja sama, keterpaduan langkah, dan kejelasan pihak yang memimpin koordinasi.
Penulis : Muhammad Al Fatih
Editor : Muhammad Al Fatih
Sumber Berita: ANTARA Sumsel
